JAKARTA -- Kondisi pemdidikan di wilayah perbatasan Indonesia dengan
negara tetangga memprihatinkan. Misalkan di wilayah Indonesia Timur,
yang meliputi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini
harus mendapat perhatian pemerintah pusat. Karena bukan hanya menganggu
disintegrasi bangsa, tapi juga menyangkut generasi masa depan.
Hal
ini disampaikan anggota Komisi X, Djamal Aziz, saat rapat dengar
pendapat terbukan di Komisi II DPR RI, dengan para gubernur daerah
kepulauan. “Memprihatinkan memang. Kondisi ini harus mendapat perhatian
serius dari pemerintah,” tandasnya.
Dia mengatakan, Komisi X membidangi pendidikan, maka itu pihaknya
prihatin dengan kondisi pendidikan di wilayah perbatasan. Apalagi di
wilayah perbatasan, rata-rata merupakan daerah kepulauan, seperti di
bagian tenggara Maluku, yang berbatasan dengan Australia dan Timor
Leste.
“Kami hanya mewanti-wanti jangan sampai, mereka yang
diwilayah perbatasan merasa lebih enak dan nyaman berhubungan dengan
negara tetangga di perbatasan daripada dengan negara sendiri. Karena
banyak kasus yang terjadi seperti itu. Kami harap ini tidak terjadi,”
katanya.
Begitu juga dengan kondisi pendidikan di wilayah NTT
yang berbatasan dengan Timor Leste, agar menjadi perhatian pemerintah.
Jangan menganggap persoalan baik pendidikan, ekonomi dan masalah sosial
lainnya yang terjadi di wilayah perbatasan adalah persoalan kecil.
“Maka
itu, kami dari Komisi X juga mendukung RUU Provinsi Kepulauan, kami
yakni dengan adanya RUU ini akan tercipta keadilan, dan bisa
memperbaiki kondisi pendidikan di wilayah kepualauan yang sebagiannya
berada pada daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga,”
tandasnya.
Djamal merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi
Hanura, yang sengaja datang ke Komisi II untuk mengikuti rapat terbuka
dengan para gubernur dari tujuh provinsi kepulauan, untuk mendukung RUU
provinsi kepulauan. (fik/fmc)
dikutip dari : Fajar.co.id
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar